Pansus Masih Perlu Panggil Pimpinan KPK

Filed under: HOTNEWS,POLHUKAM |
Anggota Pansus Hak Angket KPK Fraksi NasDem Ahmad Sahroni (IG)

Anggota Pansus Hak Angket KPK Fraksi NasDem Ahmad Sahroni (IG)

Jakarta, Berita77.com – Dua hari kemarin, Komisi III DPR berturut-turut mengadakan rapat kerja (raker) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menariknya, raker kali ini bernuansa Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK. 

Hal i‎tu ditandai dengan kemunculan tiga anggota komisi lain yang diperbantukan oleh fraksinya untuk mengikuti raker bersama KPK.

Ketiganya merupakan anggota Pansus Angket KPK. Mereka adalah Mukhammad Misbakhun dari Fraksi Partai Golkar yang merupakan anggota Komisi XI (bidang keuangan), John Kenedy Azis dari Fraksi Partai Golkar, serta Arteria Dahlan dari Fraksi PDI-P yang merupakan anggota Komisi VIII (bidang sosial keagamaan).

Anggota Pansus Hak Angket KPK Ahmad Sahroni mengatakan, raker Komisi III dengan KPK ini tidak ada kaitannya dengan tugas Pansus Hak Angket. Raker ini sebagai bentuk pengawasan Komisi III selaku minta kerja KPK. Sementara Pansus lebih kepada penyelidikan terhadap lembaga antirasuah itu.

Sehingga, lanjutnya, Pansus Hak Angket KPK masih perlu memanggil pimpinan KPK sebelum masa tugasnya berakhir pada 28 September mendatang. Apalagi menurut Roni biasa pria ini disapa, pimpinan KPK tidak mau menghadiri pemanggilan rapat dengan Pan‎sus karena menganggap keberadaan Pansus ini ilegal. 

“Pansus Hak Angket KPK masih perlu panggil pimpinan KPK, karena ini rapat dengan Komisi III beda dengan Pansus yang rangkaian‎nya penyelidikan,” ujar Roni saat dihubungi, Rabu (13/9/2017).

Meskipun dalam raker dua hari kemarin beberapa anggota komisi III menanyakan temuan Pansus terkait kinerja KPK, kata Roni, Pansus masih perlu mendalami temuan-temuannya dengan memanggil pimpinan KPK.  

“Perlu lebih detail lagi teknis aturan dan kewenang selama 15 tahun berdirinya KPK‎,” katanya. 

Anggota komisi III DPR Fraksi Partai Nasional Demokrat (FNasDem) ini mengungkapkan, alasan lain pimpinan KPK tidak mau menghadiri rapat dengan Pansus KPK karena masih menunggu judical review (JR) atau uji materi pasal 79 ayat (3) dan Pasal 199 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) yang mengatur kewenangan hak angket DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Uji materi ini diajukan oleh masyarakat sipil maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pegiat anti korupsi. “Berkali-kali dijadwalkan, tapi KPK tidak pernah mau hadir dikarenakan KPK menganggap Pansus Ilegal dan KPK masih menunggu JR di MK,” ungkapnya. 

Roni menambahkan, sampai saat ini Pansus KPK belum secara resmi memanggil KPK. Apabila nanti Pansus sudah resmi melakukan panggilan sebanyak tiga kali terhadap KPK tapi tetap tidak mau hadir, sebutnya, maka Pansus akan melakukan pemanggilan paksa seperti yang diatur dalam UU MD3. 

“Kalau memang dibutuhkan beberapa kali di panggil tidak datang, kita membutuhkan bantuan ke Polisi untuk memanggil paksa. Tapi saya yakin KPK pasti akan datang,” pungkasnya.‎

Leave a Reply