DPR Belum Perlu Usulkan RUU Penyadapan

Filed under: POLHUKAM |
Anggota DPD RI Abdul Azis Khafia (ist)

Anggota DPD RI Abdul Azis Khafia (ist)

Jakarta, Berita77.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal DKI Jakarta Abdul Azis Khafia menilai DPR belum perlu mengusulkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Penyadapan.

Meskipun usulan ini merupakan tindak lanjut dari adanya putusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang mengatakan penyadapan merupakan bentuk pembatasan terhadap hak privasi seseorang yang merupakan bagian dari HAM yang seharusnya diatur dengan Undang-Undang (UU).

Menurut Abdul Azis, RUU ini belum mendesak dibuat karena penyadapan selama ini merupakan cara ampuh untuk penegakan hukum. Terutama dalam memberantas tidak pidana korupsi.

Hal itu dibuktikan dengan kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap para koruptor.

‎”Belum terlalu urgent. Gunakan saja potensi lembaga yang ada saja,” ujar Abdul Azis di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Kewenangan penyadapan memang tidak hanya dimiliki oleh KPK, tetapi juga dimiliki oleh Kejaksaan Agung, Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Ketua DPP Partai Hanura ini menilai, penyadapan tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) selama tidak berlebihan. Dia bahkan mengkritisi OTT yang dilakukan oleh KPK karena OTT itu bukan prestasi yang luar biasa dalam memberantas korupsi.

Hal itu kata Abdul Azis dibuktikan dengan kasus korupsi yang cenderung meningkat, bukan justru sebaliknya. “Pencegahan yang utama untuk minimalisir korupsi, bukan OTT,” katanya.

Ditempat yang sama, ‎anggota komisi III DPR Mohamad Toha tidak sepakat dengan pernyataan Abdul Azis. Menurut Toha, RUU Penyadapan ini merupakan lex spesialis yang nantinya juga diatur secara umum dalam UU KUHP yang saat ini sedang di revisi oleh DPR dan pemerintah.

“Nanti juga diatur dalam KUHP. Jadi RUU Penyadapan ini lex spesialis,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Leave a Reply