Kasus Fidelis, DPR: Ganja Tidak Perlu Dilegalkan untuk Terapi Medis

Filed under: HOTNEWS,NASIONAL |

ganjaJakarta, Berita77.com – Sejumlah anggota komisi III DPR tidak sepakat adanya usulan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar Undang-Undang (UU)‎ No.35/2009 tentang narkotika mengatur legalisasi ganja untuk pengobatan atau terapi medis. ‎

Usulan kalangan LSM ini berawal dari ditangkapnya ‎Fidelis Ari Sudarwato oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat pada 19 Februari lalu, lantaran menanam ganja yang dipakai untuk pengobatan istrinya Yeni Riawati yang menderita penyakit Syringomyelia (kista di sumsum tulang belakang) di halaman rumahnya.

Sejak Fidelis ditahan oleh BNN setempat itu, istrinya meninggal pada 25 Maret lalu karena berhenti menerima ekstrak ganja, dan kesulitan mengakses obat untuk penyakitnya.

Anggota Komisi III DPR, Mohamad Toha mengatakan, UU Narkotika mempunyai misi pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba secara menyeluruh. Sehingga menurutnya tidak perlu UU yang sudah masuk dalam Program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2017 ini mengatur legalisasi ganja untuk pengobatan terapi medis. 

Belum lagi, tambah‎ politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, tanaman obat-obatan untuk kepentingan medis sudah diatur dalam UU Kesehatan, UU Tanaman Obat maupun UU lainnya yang berkaitan dengan bahan-bahan obat, kimia dan sejenisnya. 

“UU tentang Narkotika ini UU lex spesialis yang khusus untuk penanggulangan narkoba. Jadi, tidak perlu mengatur hal diluar penanggulangan narkoba,” ujar Toha kepada berita77.com, Senin (3/4/2017).

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Aditya Mutfi Ariffin menegaskan tidak ada alasan yang kuat untuk melegalkan ganja, termasuk untuk kepentingan medis. “Selama ini kita tidak melegalkan ganja untuk pengobatan, tetapi tidak ada masalah tuh atau hambatan dibidang medis,” kata Aditya.

Anggota Komisi III DPR, Saiful Bahri Ruray menjelaskan, selama ini narkotika untuk kesehatan sudah diatur, bukan dilegalkan. Dicontohkannya, dalam perang para dokter dibolehkan menggunakan narkotik untuk pengobatan pasukan yang terluka di medan tempur. 

Sayangnya, kata Saiful, dalam kasus Fidelis ini tidak dilibatkan dokter. Meski demikian, politisi Partai Golkar ini menilai UU Narkotika ini memang perlu di revisi. Mengingat eskalasi peredaran dan jenis-jenis narkoba baru semakin meningkat, dimana UU saat ini tidak menjangkaunya.

“Indonesia sementara menghadapi darurat narkoba dan ini akan melumpuhkan generasi ke depan. Negara sebesar Cina pernah dilumpuhkan dengan narkoba, 2 kali perang candu (opium war) membuat Cina menjadi bangsa terjajah,” kata Saiful Bahri. 

Rawan Penyalagunaan

Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad sependapat dengan DPR. Menurut dia, ‎legalisasi ganja melalui UU berpotensi terjadi penyalahgunaan. Selain itu sulit untuk melakukan pengawasan terhadap peredarannya.

“Yang paling jadi masalah adalah legalisasi sesuatu yang haram akan menimbulkan kontroversi di masyarakat. Oleh karena itu, tidak tepat jika dilakukan legalisasi ganja,” kata Suparji Ahmad. 

Sebab itu, Suparji meminta pemerintah mengatur pengobatan medis tanpa menggunakan ganja. ‎”Perlu dilakukan alternatif pengobatan tanpa ganja. Jika digunakan harus selektif dan dikendalikan melalui kebijakan medis,” ujarnya.

Sebelumnya, Analis Kebijakan Narkotika LBH Masyarakat Yohan Misero mengatakan, legalisasi bisa dilakukan melalui revisi UU Narkotika. Sebab, saat ini UU tersebut tidak mengakomodasi penggunaan ganja untuk kesehatan. Bahkan, pasal 8 UU Narkotika justru melarang pemanfaatan narkotika golongan I ini untuk kesehatan.

“UU Narkotika tidak seharusnya melarang pemanfaatan zat atau tanaman apapun pun untuk kesehatan,” kata Yohan dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (2/4/2017).

Yohan juga mendorong agar pemerintah melakukan penelitian untuk membuktikan manfaat daun ganja untuk kesehatan. Ia meyakini, teknologi serta sumber daya manusia saat ini mampu untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas.‎