‎Menteri BUMN Diminta Pecat Dirut PLN

Filed under: EKONOMI,HOTNEWS,NASIONAL |

Direktur Utama PLN Sofyan Basir (tengah)Jakarta, Berita77.com – Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB), salah satu Relawan Pendukung Jokowi dalam pemilihan Presiden 2014, meminta kepada Menteri BUMN Rini Soemarno mencopot dengan segera Direktur Utama PLN, Sofyan Basir. Sebab, kemampuannya dan perkataannya tidak sejalan dengan kinerja dan watak pejabat negara.



Merespon pertanyaan wartawan atas naiknya tarif listrik pada Jum’at (6/6/2017) Sofyan Basir menjawab, jika tarif listrik dalam tiap bulannnya mau turun dirinya menyarankan agar mencabut meteran PLN yang terpasang di rumah.

Hal ini  disampaikan kepada wartawan dalam buka puasa bersama dengan para jurnalis di restoran, di kawasan bilangan Jakarta Selatan.

Menurut Harli Muin, Kepala Devisi Advokasi Jaringan Nasional Indonesia Baru, apa yang disampaikan Direktur Utama PLN itu, sama sekali tidak mencerminkan watak sebagai pejabat negara dan pemipin.

Ingat, kata Harli Direktur PLN itu setara dengan pejabat negara. Apa lagi hubungan warga negara dengan PLN sangat kuat, karena PLN  menggunakan sebagian besar dana APBN dalam menjalankan misinya.

Oleh karena itu, PLN merupakan bagian dari perusahaan public, direkturnya wajib memiliki tutur kata dan perbuatan  berlaku sopan mencerminkan prilaku moral yang yang diterima masyarakat. 

“Sehubungan dengan itu, meminta tanggungjawab Menteri BUMN menertibkan institusi dibawahnya, termasuk menghukum Direktur PLN dengan cara mencopot,” kata Harli Muin, dalam keterangan persnya, Minggu (18/6/2017). 

Apa yang disampaikan Direktur Utama PLN itu, Harli menilai merupakan pengalihan masalah dan menutupi kesalahannya, karena tarif listrik naik yang dirasakan konsumen/masyarakat semakin memberatkan.

Padahal naiknya tarik listrik merupakan tanggungjawab PLN mencari solusi dengan menyediakan trafi listrik yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Kenaikan tarif listrik saat ini, sama sekali tidak mencerminkan dijalankannya prinsip Nawacita

Harli Muin meminta Menteri BUMN memilih direktur PLN harus didasarkan pada profesionalime seoarang, bukan karena tim sukses, relawan dan lainnya.

“Bukankah jabatan menteri BUMN ketika diangkat menjadi menteri bersumpah menjalankan hukum dan UUD 1945 dengan sunggug-sungguh,” ujarnya.  

Akhirnya, kata Harli Muin, meminta Menteri BUMN dengan sungguh-sunggug menjalankan kewajibannya sebagai Menteri BUMN. Kata Harli, apa yang terjadi sekarang, merupakan wujud buruknya pengakatan pejabat dilingkungan BUMN, mulai dari tumpeng tindih jabatan yang tidak dibolehkan dalam hukum, hingga pengakatan komisaris hanya karena tim sukses.‎