‎Masalah Rohingya Tak Bisa Diselesaikan dengan Kecaman

Filed under: NASIONAL |
Anggota Komisi I DPR Evita Nursanty (ist)

Anggota Komisi I DPR Evita Nursanty (ist)

Jakarta, Berita77.com – Anggota Komisi I DPR Evita Nursanty menilai ‎apa yang disampaikan Presiden Jokowi itu tepat seperti juga sudah ia katakan sebelumnya persoalan di Rakhine State, Myanmar ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan statement kecaman-kecaman.

“Kita butuh aksi nyata untuk membantu krisis kemanusiaan disana,” ujar Evita di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2017).

Menurutnya, sejauh ini Indonesia sudah berada pada posisi yang melakukan aksi-aksi nyata untuk membantu masyarakat muslim di sana, meskipun tetap membutuhkan sinergi yang kuat dengan kekuatan sipil Indonesia maupun masyarakat internasional untuk bisa mendorong agar tragedi kemanusiaan tidak berubah semakin buruk disana.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mempunyai keinginan agar aksi-aksi kekerasan di sana tidak berlanjut. “Dan saya ingin tegaskan perlunya solusi yang komprehensif untuk jangka panjang terkait Rakhine State,” katanya.

Evita mengapresiasi langkah cepat Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menjalin komunikasi dengan pemerintah Myanmar dan negara tetangga Banglades. Hal ini dinilai Evita sangat penting untuk mencairkan kebuntuan dan fokus kepada penghentian kekerasan dan mengalirnya bantuan kemanusiaan.

“Dalam hal ini Indonesia diharapkan menjadi penengah yang terpercaya dan sekaligus sebagai pemain utama dalam penyelesaian jangka panjang,” tuturnya.

Evita berpandangan dunia akan melihat peran penting Indonesia. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres dan Komisi Penasihat Khusus Untuk Rakhine State Kofi Annan telah melihat posisi ini.

“Dalam hal ini saya juga bersyukur atas jalinan komunikasi yang intens dilakukan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu),” pungkasnya.‎

Ditempat yang sama, anggota komisi I DPR Mayjen TNI (purn) Supiadin Aries Saputra‎ meminta semua pihak menunggu hasil pertemuan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang bertemu dengan panglima militer Myanmar.

“Kita lihat saja perkembangannya. Yang jelas kita prihatin dan menyesalkan. Myanmar terjadi pembantaian etnis rohingnya secara kemanusian tidak benar,” kata Supiadin.

Menurutnya, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat karena militer pelakunya. Indonesia dengan Myanmar mempunyai hubungan diplomatik yang baik. Sejak 2007, pengungsi etnis Rohingya di Myanmar di tampung Indonesia melalui Pulau Rondo, Aceh Utara yang tidak berpenduduk tapi ada pos perbatasan TNI.

“Lalu memindahkan ke pulau sabang. Oleh karena itu secara kemanusian menyesalkan,” tuturnya.